Media Massa BUKAN pilar Demokrasi

Saat memasuki sebuah desa, rombongan Billy the Kid melihat sebuah tulisan berbunyi : We Can’t Tolerate The Scum. Salah seorang dari rombogan Billy the Kid yang masih berusia sangat muda bertanya pada Billy siapa gerangan scum atau bajingan yang dimaksud dalam tulisan itu. Billy dengan lugas menjawab bahwa politisi, bankir dan pemilik sapi adalah bajingan yang dimaksud dalam tulisan peringatan tersebut.

 

Cerita diatas adalah sebuah cuplikan dari film Young Guns II yang bercerita tentang petualangan Billy the Kid dan kawanannya. Tentunya, John Fusco, penulis skrip film ini, tidak sembarangan mengeluarkan kata “Bajingan” untuk para politisi dari mulut Billy the Kid. Fusco bisa jadi melihat realitas betapa para politisi yang memegang peranan dalam menjalankan roda pemerintahan lebih banyak memberikan segudang permalasalahan ketimbang manfaat.

Para

politisi dimata Fusco (Atau Billy the Kid) dianggap telah gagal dalam membentuk sebuah masyarakat yang makmur. Karenanya, kata “bajingan” sangat pantas dilekatkan di dahi para politisi.

 

Itu adalah cerita dari Amerika, tempat Billy the Kid lahir. Bagaimana dengan

Indonesia

? Sebuah pertanyaan yang sangat mudah mendapatkan jawabannya.

 

Memasuki pemilihan presiden di Indonesia tahun 2009. Nama-nama calon presiden sudah bermunculan. Nama-nama para calon pemimpin Indonesia yang muncul di pemili 2009 itu adalah muka-muka lama. Yang manarik adalah pendeklarasian kembali mantan presiden Megawati Soekarno Putri oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon presiden dari partai berlambang kepala banteng ini. Padahal Megawati telah dianggap gagal memimpin Indonesia karenanya Ia tidak terpilih kembali pada pemilu 2004 lalu. Lalu apa sebenarnya yang membuat Megawati dan PDIP begitu yakin kalau megawati akan menang pada pemilu 2009.

 

Peta pemilih di Indonesia adalah 60 persennya merupakan lulusan Sekolah Menengah atau SMP (Data dari Sukardi Rinakit saat memberikan ceramah pada perkuliahan Persuasi dan Manajemen Pencitraan di Kelas Pascasarjana Manajeman Komunikasi Politik, 25 September 2007). Data ini paling menunjukan bahwa pengetahuan politik pemilih di

Indonesia

belum memberikan kabar yang begitu menggembirakan. Unikanya, realitas ini yang kemudian dimanfaatkan oleh elit partai untuk mengeruk suara yang banyak dari pemilih agar mereka menang pada kontes pemilu di

Indonesia

. Persis seperti Agresor Belanda yang tetap menjadikan rakyat

Indonesia

tetap bodoh agar mereka bisa lebih lama menjajah bumi

Indonesia

.

 

Simaklah ajang kampanye yang telah berjalan di

Indonesia

. Pertunjukkan goyang dangdut dan mobilisasi

massa

secara besar-besaran masih menjadi pilihan kampanye sebagian besar partai-partai di

Indonesia

. Sudah menjadi rahasia umum kalau pidato dan janji-janji yang keluar dari mulut para politisi saat kampanye adalah janji surga yang tak akan pernah terealiasi. Toh, sebagian para politisi sadar kalau masyarakat tidak akan ingat oleh janji-janji itu, atau paling tidak, tidak memperhatikan janji-janji itu, karena pemilih dapat dengan mudah dimobilisasi untuk memilih mereka tanpa mempertimbangkan rasio sedikit pun. Kebodohan pemiih mereka tunggangi dengan sangat liar.

 

Dalam realitas yang seperti itu, peran wartawan dan media

massa

sangat penting untuk menjadikan pemilih menjadi lebih rasional dalam menentukan pilihan politik mereka dalam setiap pemilu atau pilkada di Indonesia.

 

Marilah kita lihat wajah wartawan dan media massa di Indonesia agar bisa berharap mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam melakukan pendidikan politik masyarakat pemilih.

 

Libelarisme dan Tabloidisasi

 

Kebebasan Pers di Indonesia memberikan ruang bagi liberalisasi industri pers kita. Saat kejatuhan Diktator Soeharto, surat kabar yang bermunculan di Indonesia bekisar antara 300 hingga 1000 surat kabar sedang stasiun radio yang muncu saat itu berkisar antara 700 hingga 1000 (Effendi Gazali, 2004, Communication of Politic and Politics of Communication in Indonesia). Jika pada masa Soeharto berkuasa, Indonesia memiliki tak lebih dari 5 televisi swasta dan satu televisi public. Ketika Soeharto jatuh, tak kurang dari lima televise swasta yang berjangkauan nasional pun muncul. Jumlah ini belum termasuk puluhan atau mungkin ratusan televise local yang semangat bermunculan di beberapa daerah.

 

Lemahnya kontrol dari pemerintah membuat peta persaingan media massa menjadi sedemikian bebas berkompetisi.. Kompetisi ini menyangkut soal penjualan dan bagiamana media massa mendapatkan rating yang cukup bagus. Rating diyakini sebagai umpan yang menggiurkan kepada para pemasang iklan. Dan, kompetisi ini kemudian menjadi sedemikian liberal tanpa adanya campur tangan pemerintah (Effendi Gazali, ibid).

 

Libeasisme berarti mengesampingkan pengawasan pemerintah dan menyerahkan sepenuhnya isi media dalam petarungan pada mekansime pasar. Akibatnya, sejelek apapun tayangan atau isi dari media massa, selama itu disukai publik maka isi atau tanyanga itulah yang tetap dipegang oleh para pengelola media massa.

 

Kondisi ini praktis berimbas pada wartawan sebagai lini terdepan media massa dalam meliputdan mencari berita. Pada massa peliputan itu, wartawan melakukan apa yang dikenal dengan sebutan self senshorship terhadapa apa berita yang layak dan tidak layak mereka liput. Ini terkait dengan kebijakan media massa tempat mereka menggantungkan hidupnya.

 

Jika saja, dahulu kontrol dilakukan oleh pemerintah, maka bisa dibilang, kali ini kontrol justru datang dari para perusahaan besar yang doyan memasang iklan di media massa tersebut. Inlah hasil dari libelarisme pda sistim media massa di rating dan iklan telah menjadi tuhannya media massa.

 

Beberapa waktu lalusaya bekerja pada sebuah media massa yang merupakan salah satu grup media massa di Indonesia. Suatu hari, sampailah saya pada sebuah peliputan yang konon merusak wibawa sebuah departemen di Indonesia. Apa disangka, berita saya memang naik terbit namun isinya telah berubah menjadi sebuah sanjungan pada departemen tersebut. Tak lama saya paham kalau departemen tersebut adalah langganan setia pengiklan di media tempat saya bekerja dahulu itu.

 

Cerita lainnya adalah seperti ini, terkait dengan keinginan wartawan tempo untuk memejahijaukan PT Telkom karena telah menyadap telepon wartawan tempo tersebut. PT Telkom pun melakukan kunjungan kerja ke redaksi Tempo sebagai tanggapannya atas niatan wartwan tempo itu. Sebelum menyambut PT Telkom, manajemen Tempo mengecek buku catatan seberapa sering PT Telkom melakukan pemasangan iklan di Tempo. In terkait dengan bentuk ramah tamah yang akan mereka lakukan terhadap PT Telkom (Ceramah Bambang Harimurti di Kelas Manajemen Komunikasi Politik angkatan 2006 pada mata kuliah Politik Komunikasi tanggal 20 September 2007)

 

Sejalan dengan kenyataan sistim media massa seperti ini, maka wartawan pun hanya melakukan praktek kerja yang pada gilirannya hanya membuat medianya berdamai dengan para pemasang iklan. Inilah kiranya, mengapa pada masa sekarang ini, tabloidasasi menjangkiti isi media massa. Colin Spark menyebutkan karakteristik utama dalam tabloidisasi sebisa mungkin hanya berbicara sedikit tentang politik, ekonomi dan masyarakat dan lebih banyak berbicara tentang olah raga, skandal dan hiburan (Brian Winston, Toward Tabloidization? Glasgow Revisited 1975-2001, Jurnalism Studies, Volume 3, Number 1, 2002).

 

Media massa dalam hal ini punya dalil mengapa mereka lebih cenderung suka melakukan tabloidisasi pada isi media massa mereka. Dalilnya adalah, karena masayrakat memang menyukai isi media yang seperti itu, karena isi tersebut laku dijual. Wartawan pun lebih banyak bicara sesuai dengan keinginan media pengelola dan manajeman media massa tempat mereka bekerja.

 

Ternyata, tabloidisasi itu merambah juga pada saat media massa berbicara masalah-masalah politik. Kata kuncinya adalah sensasi yang dilakukan oleh elit politik. Simak misalanya, berita isu pernikahan Presiden SBY dengan Ibu Rini sebelum masuk dirinya masuk ke Akabri. Media massa begitu gencar memberitakan isu ini. Kala itu, kita hampir tidak bisa membedakan mana tantang berita sungguhan dan mana yang sekedar infotaiment. Padahal isu ini tak jelas keterkaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Media massa toh pada akhirnya tetap berlomba-lomba memberitakan isu ”sampah” tersebut.

 

Sejatinya, media massa paling tidak memiliki empat fungsinya ketika berbicara pada masyarakat. Empat fungsi itu oleh Wright disebut dengan fungsi pengawasan lingkungan, fungsi membantu masyarakat mengawasi lingkungannya, fungsi menyampaikan warisan budaya, dan yang terakhri adalah fungsi hiburan (Reed H Blake, Edwin O. Haroldson, Taksonomi konsep Komunikasi, Papyrus, 2005).

 

Sayangnya, ketika iklan dan rating menjadi segala-galanya, media massa lebih cenderung menekankan pada aspek hiburan ketika tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

 

Pada tataran konsep, Weaver dan Wilhot menyebutkan adanya tiga tipologi wartawan. Pertama adalah wartawan sebagai intepreter atau pembawa misi dan ideologi tertentu ketika melakukan tugas jurnalistiknya. Tipologi wartawan seperti itu adalah wartawan yang tidak netral dan memihak pada ideologi tertentu. Tugas jurnalistiknya itu ia pakai untuk mempengaruhi masyarakat agar memiliki ideologi yang dianut berkembang dan menjadi pegangan masyarakat luas.

 

Kedua adalah wartawan sebagai disseminator yang berarti wartwan hanya sebagai pembawa pesan atau sebagi cermin realitas atas segala peristiwa yang terjadi di tengah masyarakatnya. Sebagaimana halnya cermin, maka wartwawan hanya melaporkam kejadian apa adanya tanpa adanya unsur menambah-nambah atau mengurangi berita akan perintiwa itu. Disini, tidak ada misi wartawan untuk memasukkan nilai-nilai tertentu ke tengah masyarakat karenya, wartawan dalam tipologi ini bertindak dengan netral ketika melakukan tugas jurnalistiknya.

 

Ketiga adalah wartawan sebagai adversary atau anjing penjaga yang selalu melakukan kritik terhadap segala kebijakan pemerintak. Tujuannya utamanya agar pemerintahan yang sedang berjalan dapat dengan sempurna melakukan pembangunan hingga terjadi kesejateraan masyarakat secara merata (Wolfgang Donsbach dan Thomas Patterson, Political News Jurnalist, dalam Comparing Political Communication, Theories Cases and Challengges, Cambridge, 2004).

 

Kungkungan kekuasaan selama 32 tahun yang dilakukan oleh Mantan Presiden Soeharto membuat wartawan di Indonesia tidak terbiasa melakukan apa yang disebut dengan jurnalisme investigasi. Jurnalisme tipe ini diyakini sebagai jurus ampuh agar wartawan dapat melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Karena secara empiris wartawan tidak terbiasa melakukan jurnalisme investigasi maka, wartawan indonesia lebih senang melakukan tipe peliputan yang biasa dikenal denhgan talking news. Talking news berarti memberitakan apa yang dikatakan oleh para elit politik dan para politikus yang pada pernyataan mereka selalu mengatasnamakan masyarakat.

 

Akibatanya, wartawan terjebak pada perikaian antar elit politik hingga membawa masyarakat pada kegalauan politik yang luas biasa. Padahal, salah satu sisi negatif dari talking news adalah adanya transformasi ”pernyataan” menjadi kenyataan tanpa adanya usaha untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

 

Jika media massa telah men-tuhankan rating dan iklan dan wartawan, sebagaimana Weaver dan Wilhot menyebutnya sebagai disseminator dengan talking newsnya, kita tidak bisa berarap media massa melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia agar mereka menjadi dewasa secara politik. Dengan demikian, elit politik yang disebut oleh Billy the Kid sebagai kawanan bajingan akan terus melanjutkan tariannya muslihatnya untuk mendapatkan kekuasan yang diincar. Walhasil, mereka yang saat masih berfantasi bahwa pers adalah pilar keempat dari sistim demokrasi perlu sedekit sadar. Karena ketika pers telah menjadi sebuah industri, ia tidak jauh berbeda dari produk-produk industri lainnya seperti otomotif atau produk rumah tangga. Bambang Harimurti sebagai direktur produk majalah dan koran dengan merek dagang Tempo, juga perlu insaf kerena ia masih melebelkan wartawan sebagi ”the truth seeker”. Sebuah fantasi yang sangat berlebihan.

 

Kini, kita hanya biasa berharap pada kalangan akademisi dan komunitas-komunitas yang memang memberikan perhatian akan pendidikan politik kepada masyarakat, agae masyarakat menjadi dewasa akan secara politik dan tidak ditunggangi oleh para elit politik untuk bisa berkuasa di negeri ini.